PROGRAM KERJA DPD HIPPI PROVINSI BANTEN (PERIODE 2025–2030)
Program Kerja Jangka Pendek (Tahun 2025 – 2026): Konsolidasi, Legalitas, dan Afirmasi PasarFokus utama pada dua tahun pertama adalah penguatan internal organisasi dan akselerasi penyerapan pasar lokal melalui pemanfaatan regulasi pemerintah yang ada.
- Konsolidasi Organisasi dan Pendataan Anggota Berbasis Digital: Membentuk dan mengaktifkan kembali kepengurusan DPC HIPPI di 8 kabupaten/kota se-Provinsi Banten, sekaligus meluncurkan sistem pendaftaran anggota terintegrasi (database digital) untuk memetakan kapasitas riil pengusaha pribumi di Banten.
- Akselerasi Sertifikasi dan Legalitas Usaha: Menyelenggarakan program jemput bola pengurusan NIB, sertifikasi Halal, PIRT, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hingga sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) massal bagi anggota untuk memenuhi syarat formal kemitraan.
- Klinik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (e-Katalog): Mendirikan pusat pendampingan khusus bagi UMKM lokal Banten agar sukses mendaftarkan produk dan jasanya ke dalam e-Katalog Lokal maupun Nasional, guna menangkap peluang kuota minimal 40% belanja pemerintah sesuai mandat Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
- HIPPI Banten Business Matching & Expo: Mengadakan forum bisnis tahunan yang mempertemukan langsung para pengusaha pengurus HIPPI dengan jajaran BUMD, SKPD Pemprov Banten, dan pengelola Kawasan Industri (Cilegon, Serang, Tangerang) untuk mengikat komitmen vendor lokal.
Program Kerja Jangka Menengah (Tahun 2027 – 2028): Kemitraan Strategis, Rantai Pasok, dan Digitalisasi
Fokus pada fase ini adalah memperluas daya jangkau bisnis anggota melalui integrasi rantai pasok industri besar dan modernisasi tata kelola usaha.
- Program Link and Match Rantai Pasok Industri Raksasa: Menjalin kerja sama resmi (MoU) dengan perusahaan manufaktur, kimia, dan petrokimia di wilayah Cilegon dan Serang, serta otoritas pelabuhan, agar wajib melibatkan pengusaha lokal HIPPI sebagai sub-kontraktor atau penyedia logistik dan material pendukung.
- Akademi Wirausaha Pribumi Banten (HIPPI Academy): Meluncurkan program pelatihan intensif berkala yang bekerja sama dengan akademisi dan praktisi bisnis untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan, kepemimpinan, ekspor-impor, dan tata kelola perusahaan yang akuntabel.
- Digitalisasi Massal Koridor Bisnis: Mendorong perpindahan ekosistem bisnis anggota ke arah omnichannel dan platform digital, termasuk memfasilitasi pembuatan website perusahaan, integrasi sistem pembayaran digital, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk efisiensi bisnis skala kecil dan menengah.
- Klasterisasi Potensi Ekonomi Daerah: Membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus berdasarkan keunggulan wilayah, seperti Klaster Industri Kreatif & Logistik di Tangerang Raya, Klaster Manufaktur & Maritim di Serang-Cilegon, serta Klaster Agrobisnis & Pariwisata Bahari di Pandeglang-Lebak.
Program Kerja Jangka Panjang (Tahun 2029 – 2030): Kemandirian Ekonomi, Ekspansi Global, dan Suksesi Indonesia Emas
Fokus akhir periode adalah memposisikan pengusaha pribumi Banten sebagai pemain utama di tingkat nasional hingga internasional, sekaligus mencapai ketahanan ekonomi yang mandiri.
- Inisiasi HIPPI Banten Investment Fund (Koperasi/Holding Bisnis): Mendirikan sebuah badan usaha bersama berbentuk holding company atau koperasi sekunder milik HIPPI Banten yang mampu membiayai proyek-proyek strategis daerah secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada modal eksternal.
- Akselerasi Pasar Ekspor Komoditas Unggulan Banten: Membuka jalur perdagangan internasional (ekspor) mandiri untuk produk-produk unggulan Banten hasil olahan anggota HIPPI, memanfaatkan akses dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak/Boonegara.
- Pembangunan HIPPI Business Center & Trade Hub: Mewujudkan pusat bisnis fisik terpadu di ibu kota provinsi sebagai pusat inkubasi bisnis, ruang pameran produk inovatif permanen, sekaligus pusat kendali e-commerce pengusaha lokal Banten.
- Kemandirian Ekonomi Daerah Menuju Indonesia Emas 2045: Menjadikan DPD HIPPI Banten sebagai lembaga pemikir (think-tank) ekonomi utama bagi Pemerintah Provinsi Banten yang mampu mengarahkan kebijakan ekonomi makro daerah yang sepenuhnya berpihak pada kedaulatan pengusaha pribumi.
